Pembukaan Diklat Teknis Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2017


Posted 17 Okt 2017 , 595 Hits, Berita

       

            Tindak lanjut dari peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan, maka badan pengembangan sumber daya manusia  provinsi   sumatera   utara  menyelenggarakan diklat penyusunan standar operasional prosedur (sop)  administrasi  pemerintahan tahun  anggaran  2017  ini. Tujuannya  adalah, agar seluruh peserta diklat yang berasal dari pemerintah provinsi sumatera utara dan pemerintah kabupaten/kota se-sumatera utara mampu meningkatkan pemahaman dan kapasitas di dalam mengkoordinasikan, mengarahkan untuk penyusunan standar operasional prosedur (sop) administrasi  pemerintahan  di organisasi perangkat daerah (opd) masing-masing secara baik, benar dan selalu mengedepankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

             Kebijakan  reformasi  birokrasi  di indonesia adalah  untuk  membangun  profil  dan  perilaku aparatur negara yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan  yang  prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem manajemen  pemerintahan.

 

            Reformasi birokrasi mencakup delapan area perubahan  utama  pada  instansi  pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mind set  dan culture set  aparatur.

 

            Kegiatan penyusunan dan implementasi standar operasional  prosedur (sop) administrasi   pemerintahan memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada di dalam institusi pemerintah. tuntutan  partisipasi  penuh  dari seluruh unsur institusi ini, dilandasi dengan alasan bahwa aparatur yang paling tahu kondisi yang ada di tempat kerjanya masing-masing dan yang akan langsung terkena dampak dari perubahan tersebut.



Posted by Admin